<div>Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan fungsi :

  1. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
  2. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten dan pengadilan agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten;
  3. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kabupaten dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
  4. Penyusunan tata cata perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di kabupaten;
  5. Pengadaan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  6. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  7. Pembinaan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT dinas, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT dinas yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
  8. Pembinaan, pendampingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  9. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
  10. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
  11. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
  12. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
  13. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  14. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
  15. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan;
  16. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
  17. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.